Ombudsman Temukan 120 Calon Siswa Baru Titipan Oknum Pejabat

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sahabudin menunjukkan dokumen hasil temuan saat PPDB

MATARAM, POJOKNTB.COM– Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan karena adanya laporan masyarakat terkait potensi perbuatan maladministrasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018, Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan sejumlah data praktek upaya main titip calon siswa oleh sejumlah oknum pejabat di sekitar 11 SMP sederajat di Kota Mataram. Ke 11 SMP tersebut mulai dari SMP yang selama ini dinilai sebagai sekolah favorit hingga yang tidak dianggap favorit.

Dalam keterangan persnya kemarin, Sahabudin, Koordinator Bidang Pengawasan PPDB 2018, menyebut atas temuan ini Ombudsman mendesak kepada kepala sekolah pengelola 11 SMP di seputar Kota Mataram untuk berani menolak dengan tegas siswa titipan tersebut jika tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang ada.

Hal ini harus dilakukan agar proses PPDB berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dan mengedepankan integritas. Ombudsman RI Perwakilan NTB juga meminta Dinas Pendidikan Mataram bersama-sama Ombudsman mengawal pelaksanaan PPDB di Kota Mataram.

Diakui bahwa Ombudsman saat ini memperkuat fokus mendampingi ke 11 sekolah agar tetap bebas dari siswa titipan oknum pejabat. Berdasarkan data yang didapat oleh Ombudsman, upaya menitipkan calon siswa ini dilakukan pejabat, mulai dari pejabat di lingkungan PNS hingga para wakil rakyat.

Dalam aksi upaya menitipkan siswa berdasarkan nota ini, satu pejabat menitipkan antara satu sampai 15 siswa. Dalam nota dituliskan dengan jelas nama-nama calon siswa yang dititipkan serta di sekolah mana calon siswa tersebut ingin dititipkan. Jumlah total calon siswa yang ingin dititipkan di 11 SMP mencapai jumlah sedikitnya 120 calon siswa

Selanjutnya, pasca pengumuman penerimaan, Ombudsman akan melakukan klarifikasi dan mengecek apakah nama-nama calon siswa yang dititipan lolos atau tidak. Jika lolos maka akan diklarifikasi lagi apakah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat dikeluarkan dengan menerapkan sistem zonasi.

Selain itu, Ombudsman juga akan melihat apakah nantinya nama-nama calon siswa yang lolos sesuai atau tidak dengan Juknis PPDB Kota Mataram. Akan dilihat apakah sesuai zonasi atau persyaratan prestasi atau termasuk keluarga miskin.

“Atas temuan ini Ombudsman akan memperkuat koordinasi selain dengan
kepala sekolah dan Dinas Pendidikan, juga dengan Tim Saber Pungli jika ada
indikasi sogok menyogok dan pungli untuk memastikan baik Dinas Pendidikan dan Sekolah patuh pada mekanisme dan prosedur PPDB. Ombudsman akan berada di belakang sekolah agar tidak takut terhadap tekanan pihak tertentu,” ujarnya.

Mengingat laporan ini adalah laporan sensitif, Ombudsman akan melindungi
kerahasiaan nama pelapor sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 2 UU tentang
Ombudsman RI. Ombudsman juga memilih untuk menyampaikan ke publik potensi perbuatan maladministrasi ini mengingat ketentuan Pasal 8 huruf G UU OmbudsmanRI yang menjelaskan bahwa demi kepentingan umum Ombudsman dapat mengumumkan temuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *