Dosen Fakultas Ekonomi Unram Dilaporkan Mantan Istri

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
H. Busaini

MATARAM, POJOKNTB.COM– Seorang dosen Fakultas Ekonomi Unram inisial LHH dilaporkan mantan istrinya berinisial LS ke Badan Kepegawaian Negara. Pasalnya, LHH yang bercerai sejak 2011 silam tak pernah memberikan nafkah berupa potongan gaji sebesar 1/3 untuk mantan istri dan 1/3 untuk anak.

Kepada PojokNTB.Com, LS menilai mantan suaminya itu telah melanggar ketentuan peraturaan perundang undangan antara lain berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) ditentukan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Sementara pada ayat (2) dijelaskan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Sementara berdasarkan angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, dan Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

Namun sejak terjadi perceraian pada 21 Desember 2011, yang bersangkutan tak pernah memberi nafkah berupa potongan gaji baik untuk mantan istri maupun anak-anaknya. Hal ini pun coba diadukan berulangkali oleh LS ke pihak Fakultas Ekonomi dan Rektorat Unram. Termasuk juga mengirimkam surat aduan ke Badan Kepegawaian Negara.

Hanya saja belum menemukan titik terang. Tak cukup sampai disana, LS juga mengadukan perlakuan mantan suaminya itu termasuk juga pihak Fakultas Ekonomi ke Ombudsman.

Pihak Fakultas Ekonomi dituding bersekongkol lantaran memberikan restu kepada LHH untuk meminjam uang di salah satu bank. Hal itu berujung gaji yang diterima LHH tak cukup dibagi untuk LS dan anak-anaknya lantaran habis dipotong pihak bank. Kini LS berharap ada jalan keluar atas persoalan tersebut mengingat tiga anak hasil perkawinannya dengan LHH dibesarkan seorang diri.

Sementara itu Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dr. H. Busaini, M.Si., mengungkapkan persoalan ini sudah sangat lama, namun belum juga menemukan titik temu. Pihaknya juga mengikuti kasus ini sejak awal. Pihak fakultas sebagai instansi LHH mengajar setiap hari berulangkali dikonfirmasi pihak BKN karena aduan LS.

Dituturkan Busaini, LS mengadukan mantan suaminya LHH ke BKN sudah cukup lama. Bahkan terakhir ke Ombudsman. Pihak fakultas datang sebagai pihak terkonfirmasi mewakili LHH.

“Dia sudah bercerai, yang laki sudah kawin. Persoalan lama bertele tele masalah hak anak dan istri jadi persoalan,” kata Busaini menjelaskan.

Lebih jauh dijelaskan Busaini, LHH berdasarkan informasi yang diterima pihak Fakultas enggan memberikan potongan gajinya ke mantan istri dan anaknya. Dia tak membeberkan apa sebabnya. LHH kata Busaini lebih memilih mendapat sanksi berat BKN di banding harus memberi potongan gaji.

“Siap diturunkan pangkatnya asalkan tidak dipotong gajinya. Suratnya sudah dikirim tapi belum ada balasan sampai sekarang,” ujarnya menjelaskan.

Sementara menjawab tuduhan LS tentang persekongkolannya, pihaknya membantah keras dan meminta LS agar tak menggiring keluar substansi persoalan. Karena sejak awal fakultas tetap berkomitmen membayarkan potong gaji sesuai aturan. Bahkan data masing-masing dosen beserta kemana potongan gaji harus diberikan juga diserahkan pihaknya ke bank sebagai tanggungjawab lembaga atas dosen di lingkungan kerja.

“Tetap kita kirim ke bank tapi dia ada hutang bank,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *