DPD RI-Unram Gelar FGD Bahas RUU Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tim PPUU DPD RI bertukar cinderamata dengan pihak Fakultas Hukum Unram

MATARAM, POJOKNTB.COM– Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD), bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Kegiatan tersebut berlangsung di Fakultas Hukum Unram pada Jumat (6/7).

Anggota DPD RI Baiq Diyah Ratu Ganevi, mengungkapkan pihaknya menggelar FGD di Unram dalam rangka uji sahih RUU Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal itu karena sejauh ini hak tanah ulayat mendapat banyak persoalan di NTB.

Diakuinya, pengaturan hak tanah ulayat masih saat ini tersebar dan tidak diatur secara komprehensif, sehingga berakibat pada lemahnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sendiri.

Di samping itu pengaturan masih belum secara tegas mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat. Seperti tidak jelasnya batas batas tanah sehingga berujung konflik di tengah masyarakat.

“Masih kurangnya pemahaman terhadap tanah ulayat yang berdimensi privat sebagai akar masalah,” kata Diah dalam sambutannya.

Melihat beragam persoalan tersebut, DPD RI berinisiatif melakukan pengengaturan hak atas tanah ulayat melalui adanya UU khusus dan bersifat mandiri yang mengatur persoalan tersebut.

Oleh karena itu, PPUU DPD berharap dengan terbentuknya pengaturan dapat mewujudkan pemenuhan hak adat atas hak ulayatnya serta mewujudkan keadilan dan kemanfaatan masyarakat hukum adat.

“Kita harapkan masukan saran dari narasumber yang hadir guna penyempurnaan lebih lanjut,” ungkapnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Unram, Dr. H. Lalu Parman, menyebut tema ini sangat menarik. Karena merupakan amanah UUD 45.

Selain itu, bangsa Indonesia memiliki nilai filosofi Pancasila dan menjadi penting diimplementasikan di dalam peraturan perundang-undangan.

“Dapat menghasilkan pemikiran yang bermanfaat dalam penyusunan UU hak ulayat masyarakat hukum adat,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *