PT. DMB Pasca Penjualan Saham (Lanjut Atau Bubar)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

pojokntb.com

Oleh: Dr.Lalu Wira Pria S

Keberadaan BUMD akhir-akhir ini seringkali menarik perhatian, seperti polemik tentang perubahan PD.BPR menjadi PT.BPR, konversi PT.Bank NTB menjadi PT.Bank NTB Syariah, dan saat ini yang ramai menjadi perbincangan terkait dana hasil penjualan saham dan kedudukan PT.DMB (PT. Daerah Maju Bersaing) pasca penjualan saham.

Berkaitan dengan pengelolaan dana hasil penjualan saham akan ditentukan oleh pemegang saham PT. DMB melalui mekanisme RUPS, jika keputusan RUPS menentukan harus dibagi, maka nilai pembagian wajib disetor ke kas daerah masing-masing pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (4) PP 27 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah. Sedangkan terkait kedududkan PT.DMB, hal ini tidak bisa dilepaskan dengan Perda No. 4 Tahun 2010 yang menjadi salah satu aturan dasarnya disamping akta pendirian dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PT.

Dalam konsideran Menimbang Perda No.4 Tahun 2010 tentang PT. DMB disebutkan bahwa pembentukan PT. DMB dilatarbelakangi karena adanya putusan Arbitrase UNCITRAL dalam sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia melawan PT. Newmont Nusa Tenggara. Keputusan tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhak dalam pembelian divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar 31% dengan batas waktu penyelesaian 180 hari.

Dari latar belakang pembentukan PT. DMB dapat disimpulkan bahwa eksistensi PT. DMB adalah untuk mengakuisisi 31% saham PT. NNT, dengan kata lain bahwa core business PT. DMB adalah untuk mengambil alih dan mengelola 31% saham PT NNT. Namun dalam pasal yang mengatur tentang maksud dan tujuan ternyata PT.DMB dapat melakukan kegiatan lain.

Pada dasarnya pengambilalihan 31% saham PT. NNT bukanlah dilakukan oleh PT. DMB, karena dalam perjalanan PT. DMB bekerja sama dengan PT. MC (PT. Multi Capital) untuk membentuk PT. MDB (PT. Maju Daerah Bersaing) dalam melakukan akuisisi 31% saham tersebut, dengan pembagian kepemilikan 75% untuk PT. MC dan 25% untuk PT. DMB, dan ternyata sampai akhir masa divestasi (tahun 2010) PT. MDB tidak berhasil mengambil alih 31% saham tetapi sebesar 24% saham.

Pada tahun 2016 PT. MDB menjual 24% saham, yang artinya bahwa saham PT. DMB juga ikut terjual, sehingga bisnis utama PT. DMB sudah tidak ada lagi, dengan kata lain eksistensi PT. DMB dalam pengelolaan saham sudah tidak ada semenjak terjualnya saham.

Terkait pengelolaan saham dapat dikatakan telah selesai pasca penjualan tetapi tidak terhadap kegiatan lainnya seperti pendayagunaan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 AD/ART PT. DMB jo Pasal 5 dan 6 Perda No. 4 Tahun 2010 tentang PT. DMB.

Dengan demikian tidak berarti bahwa PT. DMB telah bubar pasca penjualan saham, sebab Pasal 142 s/d Pasal 146 UU No.40 Tahun 2007 tentang PT jo. Pasal 34 Perda No. 4 Tahun 2010 tentang PT. DMB diatur mekanisme pembubaran melalui beberapa cara, dan alasan yang relevan untuk pembubaran saat ini adalah berdasarkan kesepakatan pemengang saham dalam RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Jadi kalau bicara pembubaran PT.DMB melalui RUPS ada beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu: Adanya persetujuan dewan melalui pembentukan perda pembubaran PT.DMB; Keputusan RUPS yang diadakan melalui usul direksi, dewan komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPS dilakukan dengan kuorum kehadiran sebesar ¾ bagian saham dan keputusan oleh minimal ¾ bagian saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Likuidasi, yang dilakukan oleh likuidator untuk melakukan pemberesan perusahaan sampai penghapusan nama Perseroan berakhirnya status badan hukum Perseroan. Sedangkan jika keputusan ingin melanjutkan PT.DMB, pada dasarnya tidak ada yang berubah kecuali sedikit penyesuaian terkait kepemilikan saham dominan (minimal 51%) oleh salah satu pemegang saham, dan peyesuaian dengan bentuk BUMD sebagaimana ditentukan dalam UU No.23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Jadi hasil penjualan saham PT DMB sebagai dana pengganti investasi disetorkan ke Kas PT DMB yang selanjutnya ditentukan berdasarkan mekanisme perusahaan, jika perusahaan menentukan dana pengganti investasi akan dibagi kepada para pemegang saham, sedangkan terkait keberlanjutan PT DMB seluruhnya tergantung pada putusan RUPS PT.DMB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *