PGRI Minta UU Guru dan Dosen Dipisah

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
H. Ali Rahim

MATARAM, POJOKNTB– DPD RI saat ini tengah menggodok rencana revisi UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penelitian empiris kini tengah dilakukan dengan tujuan menerima masukan dari para stakeholder demi penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Menanggapi usulan revisi tersebut, Ketua PGRI NTB, H. Ali Rahim mengemukakan sebaiknya momentum rencana revisi tersebut jadi waktu yang tepat memisahkan UU Guru dan Dosen.

Menurutnya, UU Guru dan Dosen sudah tidak tepat disatukan. Keduanya harus segera dipisah. Alasan dikemukakan Ali Rahim lantaran keduanya mempunyai institusi terpisah. Untuk itu juga harus segera dilakukan pemisahan.

Jika dulu keduanya disatukan mengingat saat itu berada dalam satu kementerian, namun kini berada dalam kementerian yang berbeda. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk disatukan.

Dalam usulan revisi itu, terdapat 13 poin dalam UU tersebut yang mendapat sorotan DPD RI. Seperti perlunya guru non formal seperti guru ngaji mendapat pengakuan dan hak yang sama dengan guru lainnya. Termasuk yang paling mendapat sorotan juga ialah terkait pengangkatan guru honorer yang banyak menemui kendala.

Aspek penting digali tiga persoalan yaitu, kompetensi, lualitas guru dan dosen. Kedua peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, dan berbagai persoalan honorer. Ketiga perlindungan hukum bagi guru dan dosen.

Sekjen PGRI NTB, M. Yusuf, menilai revisi ini harus bertujuan untuk semakin memperkuat posisi guru. Salah satunya lewat ketersediaan anggaran memadai untuk pendidikan.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas guru. Tapi sepanjang saya jadi guru, ini rada rada setengah (hati) untuk tingkatkan kualitas,” ujarnya.

Meski demikian, Yusuf menganggap UU Guru dan Dosen yang ada saat ini sudah sangat bagus, hanya belum bisa diimplememtasi maksimal karena belum ada aturan turuna  seperti peraturan pemerintah dan Permendikbud yang jadi dasar pelaksanaan di lapangan.

“Soal kesejahteraan guru sudah mulai kalau bicara tentang tunjangan profesi. Terlalu banyak persyaratan yang harus dilakukan,” kritiknya.

Termasuk yang disoroti ialah perlunya perlindungan guru terhadap persoalan yang terjadi baik pada kepala sekolah, guru dan pengawas terutama kasus-kasus hukum. Karena saat ini banyak guru masuk penjara karena persoalan penggunaan dana Bos dan penyalahgunaan jabatan.

“Oleh karena itu, UU guru dan dosen sudah kelas mengatur tapi untuk mengeksekusi UU ini dalam bentuk PP belum ada sehingga tidak bisa dilaksanakan”. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *