JMM Gelar Diskusi Publik dan Deklarasi Pilkada Damai

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

LOTIM, POJOKNTB- Dalam rangka membangun sinergisitas untuk menjaga kondusifitas daerah pada momentum Pemilukada 2018, Jaringan Masyarakat Madani (JMM) menggelar diskusi publik dan deklarasi pilkada damai, berempat di aula kantor UPTD Kecamatan Jerowaru, Kamis (29/3).

Direktur Jaringan Masyarakat Madani, Samsul Hasan Basri, menilai wilayah Kecamatan Jerowaru ini masuk zona rawan di setiap pilkada. Berdasarkan hasil diskusi, dibutuhkan pemuda untuk berpartsipasi.

“Apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat, tidak elok pesta demokrasi ini diciderai termasuk bagaimana menjaga pilkada damai 2018,” ungkapnya.

Diakui Samsul, tidak semua persoalan atau konflik Pilkada diserahkan sepenuhnya kepada aparat hukum, KPU, Bawaslu. Melainkan mereka butuh semua elemen, sehingga hasil demokrasi ini kita terima dengan penuh gembira dan lapang dada.

“Sehingga jangan ada sekelompok orang yang tidak menerima hasil demokrasi, saya tidak tahu dan mesti kita pikirkan bersama akar masalah dalam konteks demokrasi ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwas Kabupaten Lotim, Retno Srinopati, M.Hum., menyebut apa yang dilakukan oleh JMM harus kita apresiasi yang tinggi karena memang ini menjadi pendidikan politik yang tentu menjadi barometer kesuksesan dari penyelengaraan pemilu 2018.

Dalam pengawasan pemilu, ada dua kunci yang perlu dipahami terkait dengan pengawasan pemilu yang dilakukan Panwas Pemilu Kabupaten Lombok Timur. Pertama adalah Pengawasan atau pencegahan, kemudian yang kedua adalah penindakan.

“Kita terkenal sebagai bumi seribu masjid, pendekatan-pendekatan sosial keagamaan itu lebih tekankan untuk meminimalisir konflik-konflik horizontal,” urainya.

Artinya bahawa pengawas pemilu melakukan kegiatan kegiatan, upaya upaya pencegahan agar segmen yang dilarang dalam pemilu, di hampir semua segmen pengawas pemilu sudah mengundang baik oraganisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda , kemudian stakeholder.

Sebagai bentuk pengawasan, Panwas juga pernah menghadirkan lurah yang ada di Lombok Timur bagi 254 desa dan kelurahan.

“Sekali lagi itu adalah upaya-upaya pencegahan kami pada pilkada yang kita lakukan saat ini. Proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu tentu adalah baik penyelenggaraan dalam hal ini KPU begitu juga dengan para calon,”. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *