KPU NTB Resmi Tetapkan Empat Cagub-Cawagub

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
KPU NTB menggelar rapat pleno dan memutuskan empat pasangan Cagub-Cawagub yang berlaga pada Pilkada 2018

MATARAM, POJOKNTB- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB akhirnya resmi  menetapkam empat bakal pasangan calon resmi sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018.

Penetapam keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB yang akan bertarung dalam pilkada serentak 2018 tersebut melalui rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB,Senin (12/2) pagi.

Ke empat pasangan calon yang menjadi peserta pilkada serentak 2018 yaitu Ali-Sakti yang maju dari jalur perseorang, pasangan Suhaili-Amin didukung oleh partai golkar, nasdem dan PKB.

Lalu pasangan Ahyar-Mori di dukung oleh partai Grindra, PPP, PAN, PDIP, PBB dan Hanura serta Zul-Rohmi didukung oleh partai Demokrat dan PKS.

Pada kesempatan tersebut Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori menegaskan, pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan ini, telah memenuhi syarat baik syarat pencalonan maupun syarat calon.

Bahkan penelitian administrasi masing masing pasangan calon dilakukan dengan tertib dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami simpulkan jika kami telah lakukan tahapan-tahapan itu secara utuh, tertib dan dapat kami pertanggungjawabkan,” ucapnya pada sejumlah wartawan.

Lalu Aksar Ansori menegaskan, empat pasangan calon yang telah ditetapkan ini terikat dengan aturan main dalam seluruh tahapan pilkada serentak 2018 baik itu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye yang akan di mulai pada tanggal 15 Februari 218 hingga 23 Juni 2018.

Selain itu juga yang berkenaan dengan pelaporan dana kampanye serta beberapa persyaratan yang belum di lengkapi atau diserahkan oleh masin-masing pasangan calon.

“Seperti rekening khusus dana kampanye, laporan awal dana kampanye, SK pemberhentian sebagai anggota legislatif. Sedangkan surat cuti seluruh calon petahan sudah kami terima,” imbuhnya.

Kewajiban melaporkan sumbangan dana kampanye hingga melaporkan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang nanitya akan di lakukan audit melibatkan kantor akuntan publik independen.

Disamping itu juga KPU akan mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saat ini kami belum menerima secara resmi laporan kekayaan dari masing masing paslon sebab kita baru menerima tanda terima saja,” pungkasnya.

Sementara itu pada rapat pleno tersebut dihadiri oleh masing masing tim sukses dan pemghubung pasangan calon gubermur dan wakil gubernur NTB 2018. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *