Calon Kada  Diminta Sediakan Salinan Dokumen Pendaftaran Bawaslu

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Cegah Potensi Sengketa Pilkada  Bawaslu NTB melakukan sosialisasi pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 kepada Parpol dan paslon kada jalur independen.

 

MATARAM-Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada serentak 2018 dilaksanakan dari tanggal 8 -10 Januari 2018 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di Pilgub NTB dan pilkada kabupaten/kota.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi NTB, Muhammad Khuwailid mengatakan, potensi sengketa Pilkada biasanya diawali saat pendaftaran pasangan calon kada di KPU.

“Jadi apa yang menjadi persyaratan harus di siapkan,”ujarnya, saat menyampaikan  sosialisasi pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Kada dihadiri pengurus Parpol dan paslon dari jalur Independen, sabtu (6/1)

Ia menyatakan sebagai lembaga Pengawas Pemilu, pihaknya menekankan kepada calon Kada melakukan pendaftaran di KPU, agar dapat juga menyampaikan salinan dokumen persyaratan administratif pencalonan yang diajukan kepada KPU sebagai kelengkapan pendaftaran kepada Bawaslu dan  Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dikarenakan, dalam ketentuan PKPU Nomor 03 Tahun 2017 Pasal 42 A dan di Perbawaslu 10 Tahun 2017,  ditegaskan bahwa ada beberapa dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang juga harus disampaikan kepada Bawaslu.

“Tujuannya adalah agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan lebih dini terkait dengan keabsahan dokumen serta legalitas lainnya sehingga ketika terjadi potensi perbedaan terhadap dokumen persyaratan tersebut, Bawaslu bisa lebih cepat menyampaikannya kepada KPU guna menghindari terjadinya sengketa,”katanya.

Khuwailid menyampaikan, soal keabsahan Ijazah para calon Kada menjadi salah satu domain masalah yang kerap terjadi pada tahapan awal pendaftaran.

Bahkan pada Pilkada  2013 lalu, sebagian besarnya dipenuhi dengan masalah soal keabsahan Ijazah para calon kada tersebut. Pengganti Ijazah yang tidak menggunakan format yang memenuhi standar baik pada Ijazah SD, SMP, bahkan SMA.

“Tentu ini menjadi salah satu potensi sengketa dalam Pilkada. Sehingga terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, ketika salinan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon ini disampaikan lebih awal kepada Bawaslu, maka Bawaslu dapat menyampaikan lebih awal kepada KPU agar dapat melakukan pencegahan,”jelasnya.

Menurutnya, penyerahan salinan dokumen syarat calon dan dokumen persyaratan pencalonan calonKada kepada Bawaslu merupakan suatu upaya dalam menghindari terjadinya potensi sengketa pilkada.

Padahal sebenarnya, beber Khuwailid, dengan lebih awal menyampaikannya kepada Bawaslu, maka pihak bisa menjembataninya agar tidak terjadi sengketa. Bagi Bawaslu, pelanggaran administrasi Pemilihan itu meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme.

 

“Sehingga ketika hal itu disampaikan kepada Bawaslu, maka pihaknya  bisa menetapkan atau memutuskan tata cara, prosedur dan mekanismenya pada alur atau jalur yang semestinya,” pungkasnya.(red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *