MK Ajari Mahasiswa Cara Selesaikan Sengketa Pilkada

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dekan Fakultas Hukum bersama Wakil Ketua MK RI

 

Pelaksanaan Pilkada serentak berimplikasi pada adanya potensi gugatan yang cukup banyak dari para petarung yang kalah dan merasa dicurangi.Selain itu pasti terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Ketidakpuasan tersebut tentu dilandasi oleh berbagai macam kecurangan, seperti politik uang, jual beli suara, intimidasi, pengerahan massa, serta manipulasi suara dan hasil suara, baik yang terjadi sebelum pemilihan, pada saat pemilihan, maupun setelah pemilihan berlangsung.

Saat memberikan kuliah umum dihadapan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Unram, Unizar, UNW, UMM, Jum’at (22/) di Fakultas Hukum Unram, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Dr. H. Anwar Usman, mengutarakan perselisihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) harus diselesaikan sebaik-baiknya pada tataran tingkat yang paling bawah sampai paling atas.

Di hadapan mahasiswa Usman menyebut, pengajuan gugatan paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempat. Syaratlain ialah jika selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan lainnya paling banyak 0,5 persen sampai 2 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 158 UU No 8/2015 menjadi tantangan sendiri bagi pemohon yang akan memilih jalur sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, mengingat dengan berdasar pada permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi hanya menerima tujuh dari 147 permohonan sengketa pilkada dengan pertimbangan konsisten menerapkan Pasal 158 UU No 8/2015 dalam memeriksa dan mengadili syarat formal pengajuan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, dalam sambutannya Dekan Fakultas Hukum Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, menyebut menghadapi Pilkada serentak di NTB, perguruan tinggimempunya kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa sebagai agen perubahan mengenai tata cara menyelesaolam konflik dan sengketa Pilkada. Dengan harapan agar mereka sebagai kaum intelektual mampu memberikan informasi bagi masyarakat lainnya. “Sehinga mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat,” tutupnya. (d)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *