Anggota Parpol dan DPR Dilarang Jadi Pengurus Komite Sekolah

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Adnan Muchsin

Berdasarkan aturan baru Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pengurus partai politik tidak boleh menjadi pengurus komite sekolah. Selain anggota partai politik, Permendikbud juga melarang anggota DPR/DPRD, termasuk juga guru yang masih aktif mengajar.

Pada sosialisasi Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), Sabtu (9/9), Ketua DPKM H. Adnan Muchsin, menjelaskan bahwa Permendikbud nomor 75 lahir untuk mengganti aturan lama yang tertuang dalam Kepmen nomor 44 maupun peraturan pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Perubahan mendasar tertuang dalam aturan ini ialah pengurus komite sekolah tidak boleh lagi berasal dari unsur partai politik, anggota DPRD/DPRD, unsur pendidik dan tenaga kependidikan.

“Guru tidak boleh, alasannya ialah karena tugas komite ialah mengawasi. Masa yang ngawasi dirinya sendiri. Guru kan diawasi oleh komite sekolah,” jelas Adnan.

Kecuali guru yang sudah pensiun dan memahami dunia pendidikan, maka yang bersangkutan boleh menjadi pengurus komite.

Sedang alasan lain anggota partai politik dan anggota DPR/DPRD tidak boleh jadi pengurus komite ialah untuk menghindari adanya konflik kepentingan di tengah sekolah.

Karena jangan sampai, sekolah dijadikan arena politik praktis yang dapat merusak dunia pendidikan.

“Pendidikan nanti dibawa ke politik, mereka kan berpolitik. Tidak boleh dia nanti komite dibawa ke masalah politik. Komite juga tidak boleh berpolitik praktis. Nanti anak-anak diarahkan untuk nyoblos ini itu,” sambungnya.

Selain itu, pengurus komite juga tidak boleh rangkap jabatan di kepengurusan komite di tempat lain. Karena berdasar pengalaman, banyak pengurus komite rangkap jabatan dengan menjadi pengurus komite juga di sekolah lain.

Dengan adanya perubahan-perubahan mendasar terutama pada komposisi struktur pengurus komite, Adnan berharap agar pihak sekolah segera melakukan perombakan struktur pengurus komite sesuai Permendikbud 75 hingga bulan Desember mendatang.

Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram H. Lalu Mohammad Sidik, meminta agar para kepala sekolah segera mematuhi Permendikbud 75 dengan melakukan strukturisasi pada komite sekolah. Jika ditemukan pengurus berasal dari unsur yang dilarang dalam permendikbud, Sidik meminta agar segera dirombak.

“Mohon dilaksanakan Permendikbud ini, kalau ada pengurusnya sudah lama harus diganti. Jangan sampai hidup enggan matipun segan,” terang Sidik usai membuka kegiatan sosialisasi.

Lebih jauh dikatakan Sidik bahwa Permendikbud ini bisa dipahami sebagai upaya pemerintah menghindari kemungkinan adanya konflik di tengah sekolah.

Mengingat tidak sedikit pengurus komite sekolah berkonflik dengan sekolah yang berakibat tidak jalannya program-program komite dengan baik.

Sementara itu, Kepala SDN 2 Cakranegara Hj. Khadijah, mengaku siap melaksanakan perintah Permendikbud ini meski periode kepengurusan komite sekolah yang lama akan berakhir pada tahun 2018 mendatang. (dya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *